PRO POOR BUDGETING, ANALASIS KEBIJAKAN ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO UNTUK WARGA MISKIN

Kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan di Kabupaten
Bojonegoro. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin
Bojonegoro pada tahun 2022 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target
penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain
itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan jumlah
kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,54
persen dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar 10,38 persen.
Penelitian menggunakan teori Pro poor Budgeting model Fredolin Berek dkk.
(2006) yang memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang
mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang
miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja
(by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang
berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang
dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya
kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki
komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan pembangunan memiliki target penurunan angka kemiskinan tahunan,
namun target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang
konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, belanja Gaji masih lebih
tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan, fokus utama
pemerintah juga masih pembangunan infrastruktur. Anggaran APBD yang
berdampak langsung pada penguarangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi
ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja
orang miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin
yang masih sangat kecil.
Keywords: Pro Poor Budgeting, Kebijakan Anggaran, Kemiskinan