PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI DOKTER DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1747/PID.B/2023/PN SBY)

Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter merupakan isu penting dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap praktik kedokteran ilegal. Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter, dengan studi kasus pada putusan pengadilan Negeri Surabaya nomor 1747/pid.B/2023/PN SBY. Kasus ini melibatkan seorang individu yang menggunakan identitas orang lain untuk bekerja sebagai dokter di rumah sakit, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran maupun izin praktik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menggunakan identitas palsu untuk praktik kedokteran memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 kitab Undang-undang hukum pidana tentang penipuan. Selain itu, pelaku juga melanggar ketentuan pasal 77 Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dalam putusan nomor 1747/pid.B/2023/PN SBY, majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus penggunaan identitas palsu sebagai dokter sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku, meskipun diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga medis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Skripsi ini juga memberikan rekomendasi agar sistem verifikasi data tenaga medis diperkuat dan mekanisme pengawasan dalam profesi kesehatan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum pidana, identitas palsu, praktik kedokteran, dokter palsu, putusan pengadilan