TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TERHADAP NELAYAN TRADISONAL PESERTA ASURANSI PERIKANAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (Studi di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban)

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan yang Mengalami Kecelakaan Kerja. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial melalui program asuransi perikanan kepada nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban serta beberapa nelayan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi program asuransi, mulai dari proses pendaftaran, pendataan, hingga pendampingan dalam klaim santunan akibat kecelakaan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pemahaman nelayan terhadap mekanisme asuransi serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas penyuluhan, serta penambahan anggaran agar program ini dapat berjalan secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan nelayan tradisional di Kabupaten Tuban.