PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TANPA KLARIFIKASI ATAU PEMBELAAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM HUKUM ADMINISTRASI DI NEGARA INDONESIA

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi warga negara. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penerapan sanksi administratif oleh pejabat pemerintahan yang dilakukan tanpa melalui proses klarifikasi atau pembelaan dari pihak yang dikenai sanksi. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif yang dilakukan tanpa mekanisme pemeriksaan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip due process of law dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada warga negara bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi. Praktik ini juga mengabaikan prinsip-prinsip AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, ketidakharmonisan antar regulasi dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai memperburuk potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penegakan prosedur administratif yang lebih akuntabel guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menjaga prinsip negara hukum. Due process of law harus dipahami bukan semata sebagai prosedur formal, tetapi sebagai elemen esensial dalam sistem pemerintahan yang demokratis.