PEMBUATAN AKTA HAK TANGGUNGAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (STUDI DI KANTOR PPAT M. DANIAL BUSTOMI, S.H.,M.Kn. KABUPATEN BOJONEGORO)

Akta Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian kredit yang melibatkan jaminan berupa hak atas tanah. Pembuatan akta ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembuatan Akta Hak Tanggungan dihadapan PPAT, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Studi ini dilakukan di Kantor PPAT M. Danial Bustomi, S.H.,M.Kn. Kabupaten Bojonegoro, dengan pendekatan normatif empiris melalui metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuatan Akta Hak Tanggungan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari permohonan pihak debitur dan kreditur, pemeriksaan dokumen, pembuatan dan penandatanganan akta, hingga pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kelengkapan dokumen yang tidak sesuai, keterlambatan dari pihak debitur atau kreditur, serta hambatan teknis di sistem elektronik pendaftaran tanah. Untuk mengatasi kendala tersebut, PPAT melakukan upaya yang bersifat manajerial dan teknologis, antara lain dengan memberikan sosialisasi, melakukan verifikasi awal dokumen, dan menjalin koordinasi intensif dengan instansi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran PPAT dalam pelaksanaan tugasnya serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat terkait pentingnya kepatuhan prosedur dalam pembuatan Akta Hak Tanggungan.