PENETAPAN AHLI WARIS BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KUHPERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG KETENTUAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Penetapan ahli waris dalam pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja menimbulkan persoalan hukum tersendiri ketika masyarakat masih menganggap bahwa santunan merupakan bagian dari harta warisan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Padahal, santunan adalah bentuk perlindungan sosial negara yang tunduk pada ketentuan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penetapan ahli waris dalam pemberian santunan menurut PP No. 18 Tahun 1965 serta menjelaskan konsep ahli waris dalam KUHPerdata sebagai kerangka pemahaman. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex specialis derogat legi generali dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para penerima santunan. Studi kasus diambil dari praktik PT Jasa Raharja Bojonegoro sebagai ilustrasi terhadap implementasi aturan dan konflik yang timbul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 18 Tahun 1965 secara khusus mengatur penerima santunan dan berlaku sebagai lex specialis terhadap KUHPerdata. Penetapan ahli waris dilakukan secara administratif untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum. Namun, kesalahpahaman masyarakat sering menimbulkan konflik, terutama dalam kasus di mana ahli waris lebih dari satu orang, seperti anak-anak korban. Oleh karena itu, perlu adanya surat pernyataan persetujuan dari seluruh ahli waris sejajar apabila santunan diserahkan kepada satu orang agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.