ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dalam melakukan perkawinan menurut hukum perdata Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan penyandang disabilitas mental serta bagaimana penilaian kecakapan hukum individu dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental tetap memiliki hak untuk menikah sepanjang tidak berada di bawah pengampuan dan mampu memberikan persetujuan secara sadar. Peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Konvensi Internasional seperti CRPD, telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam hal penilaian kapasitas hukum dan resistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis serta pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada penilaian individual melalui mekanisme supported decision-making.