EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Meskipun tidak meratifikasi Konvensi terkait Status Pengungsi, penanganan pengungsi asing di Indonesia mendasarkan pada perspektif HAM. Didalam konsepsi HAM Internasional tercantum penarapan prinsip Non-refoulement yang melarang pemulangan paksa pengungsi ke negara asalnya. Problematika hadir ketika terdapat tindak penyelundupan pengungsi asing melalui jalur perairan dimana hal ini menjadi dilema dalam penentuan sikap antara efektivitas penerapan prinsip Non-refoulement dan kesesuaian hukum keimigrasian Indonesia sebab hal ini menyangkut keamanan kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dimana analisis data dilakukan melalui pengumbulan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan topik pengungsi asing, pengumpulan konvenan internasional mengenai pengungsi dan HAM, serta beberapa bahan penunjang sebagai penjelas berupa artikel jurnal maupun artikel web yang memiliki kesinambungan dengan topik pengungsi asing. Dalam upaya mengatasi permasalahan tindak penyelundupan pengungsi asing di Indonesia, pejabat keimigrasian menerapkan kebijakan berupa selektif imigrasi yaitu kebijakan yang memproses lebih lanjut terkait dengan segala upaya pengawasan terhadap pengungsi asing selama berada di Indonesia dan juga pengetatan pemeriksaan dokumen perjalanan melalui kolaborasi dengan organisasi internasional yaitu UNHCR dan IOM. Adanya kerumpangan dalam regulasi terkait pengungsi asing di Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian hukum menjadi alasan perlunya reformasi regulasi untuk kemudian dicantumkan hal krusial menyangkut hak fundamental pengungsi asing selama berada di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan pembentukan tim khusus dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia sehingga pengawasan keimigrasian terutama dijalur laut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien mengingat Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau sehingga dapat mengakibatkan terbatasnya pengawasan keimigrasian dijalur laut.