Penerapan pajak ppn terhadap impor perangkat lunak yang ditransmisikan secara elektronik diindonesia (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Bojongeoro)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak PPN terhadap impor perangkat lunak yang ditransmisikan secara elektronik diindonesia. dimana hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengenaan pajak PPN terhadap impor perangkat lunak yang ditransmisikan secara elektronik diindonesia dan apabila terjadi di Bojonegoro, serta menjauhi efektivitas regulasi dalam menjawab tantangan perpajakan. penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder serta analisis data menggunakan analisa deskriptif kualitas. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan PPN melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan PER-12/PJ/2025, regulasi ini mengatur secara komrenshif pengenai pengenaan, pemungutan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau Jasa pajak dari luar negeri melalui perdagangan sistem elektronik (PMSE). ketentuan ini memperluas cakupan ajak atas transaksi digital dan memperjelas kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha luar negeri. Dalam hal ini pemungutan dan penyetoran pajak PPN dilakukan secara terpusat oleh direktorat jenderal pajak tetapi bukan berarti kantor pelayanan pajak pratama bojonegoro pasif dalam hal ini, karna kantor di daerah seperti bojonegoro juga mempunyai tugas dan wewenang tersendiri seperti monotoring, validdasi, dannjuga pemantauan dalam tingkat wilayah Kabupaten/kota. namun, dalam pelaksanaannya dalam hal impor perangkat lunak ini masih ditemukan tantangan, terutama dalam pengawasan dan pelaporan atas transaksi digital yang bersifat lintas negara serta kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap peraturan. ini menjadi evaluasi untuk direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal bea dan cukaindalam hal patroli dan juga pengawasan supaya lebih terjamin keamanan dan juga meminimalisir adanya suatu resiko.
kata kunci: Pajak PPN, impor, perangkat lunak