PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKSANAAN USAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025

Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam hukum administrasi yang bertujuan untuk memberikan legalitas serta kepastian hukum dalam mengontrol aktivitas usaha atau sebuah kegiatan usaha tertentu terlebih dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka sebuah perizinan usaha merupakan bukti sah bahwa suatu usaha telah diakui oleh pemerintah dan beroperasi secara legal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Lokasi penelitian terletak pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bojonegoro (DPMPTSP). Sementara metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap pelaksanaan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bojonegoro yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal untuk memulai kegiatan usaha. Secara keseluruhan sistem perizinan berusaha di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan secara efektif dan efisien dengan dukungan regulasi nasional, kebijakan digital daerah, serta pendekatan berupa pendampingan langsung kepada masyarakat. Kendala dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Bojonegoro yaitu bagi pelaku UMKM belum terbiasa dengan sistem OSS yang sepenuhnya berbasis digital, sementara banyak pelaku UMKM masih terbiasa dengan sistem manual.