PROSEDUR UPAYA PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Pelaksanaan sita eksekusi merupakan bagian krusial dalam menegakkan
putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam
praktiknya, tidak jarang timbul sengketa baru ketika objek yang disita justru bukan
milik pihak yang kalah dalam perkara, melainkan milik pihak ketiga yang tidak
dilibatkan dalam proses hukum. Untuk menjamin perlindungan atas hak-hak pihak
ketiga tersebut, sistem hukum menyediakan jalur hukum khusus berupa perlawanan
atau yang dikenal dengan derden verzet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur prosedur pengajuan perlawanan
terhadap sita eksekusi dan sejauh mana dampak hukumnya terhadap para pihak
yang berkepentingan, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, dengan
menelaah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan
pengadilan sebagai sumber analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun derden verzet telah diakui melalui doktrin dan yurisprudensi, belum
terdapat aturan teknis yang secara tegas mengatur mekanismenya. Hal ini
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seragam
dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mampu
mengatur prosedur perlawanan secara detail, agar perlindungan hukum terhadap
pihak ketiga dapat terwujud secara lebih adil, transparan, dan pasti dalam setiap
proses eksekusi perdata.
Kata Kunci: derden verzet, hukum perdata, perlawanan hukum, pihak ketiga,
sita eksekusi.