PROSEDUR UPAYA PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Pelaksanaan sita eksekusi merupakan bagian krusial dalam menegakkan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul sengketa baru ketika objek yang disita justru bukan milik pihak yang kalah dalam perkara, melainkan milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam proses hukum. Untuk menjamin perlindungan atas hak-hak pihak ketiga tersebut, sistem hukum menyediakan jalur hukum khusus berupa perlawanan
atau yang dikenal dengan derden verzet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur prosedur pengajuan perlawanan terhadap sita eksekusi dan sejauh mana dampak hukumnya terhadap para pihak yang berkepentingan, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan sebagai sumber analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun derden verzet telah diakui melalui doktrin dan yurisprudensi, belum
terdapat aturan teknis yang secara tegas mengatur mekanismenya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seragam dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mampu mengatur prosedur perlawanan secara detail, agar perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat terwujud secara lebih adil, transparan, dan pasti dalam setiap proses eksekusi perdata.