PENERAPAN TATA CARA PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT FIF Bojonegoro)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah
ketentuan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Eksekusi yang sebelumnya dapat
dilakukan langsung oleh kreditur dengan dasar akta fidusia, kini hanya dapat
dilaksanakan jika debitur mengakui wanprestasi atau melalui putusan pengadilan.
Perubahan ini berdampak nyata terhadap lembaga pembiayaan, salah satunya PT
FIFGROUP Cabang Bojonegoro, yang selama ini menggunakan jaminan fidusia
sebagai bagian dari sistem pembiayaan kendaraan bermotor.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan tersebut
terhadap kegiatan operasional dan keuangan perusahaan, serta menjelaskan
langkah-langkah yang diambil oleh PT FIFGROUP dalam merespons perubahan
hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis
normatif dengan dukungan data empiris melalui studi pustaka dan wawancara.
Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap regulasi dan praktik yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan mekanisme eksekusi
berdampak pada meningkatnya biaya operasional, risiko piutang macet, dan
berkurangnya efektivitas penarikan jaminan. Beberapa debitur juga memanfaatkan
putusan ini untuk menghindari kewajiban. Untuk menjawab tantangan tersebut,
perusahaan menyesuaikan SOP internal, memberikan pelatihan hukum kepada
kolektor, menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta meningkatkan
edukasi kepada konsumen dan pemanfaatan teknologi.
Kesimpulannya, diperlukan penyesuaian berkelanjutan dari pelaku usaha
dan dukungan regulasi teknis dari negara guna menjamin perlindungan hukum yang
adil dan seimbang bagi kreditur maupun debitur.