TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA REVENGE PORN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah revenge porn, yakni tindakan menyebarkan konten pornografi tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek sebagai bentuk pembalasan dendam. Di Indonesia, perbuatan ini belum secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan menafsirkan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menganalisis bagaimana regulasi dan implementasi hukum terhadap pelaku revenge porn di Indonesia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum jelasnya regulasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan seksual berbasis digital, serta kemungkinan korban turut dikriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi yang khusus mengenai revenge porn, harmonisasi antara UU Pornografi dan UU ITE, serta penguatan perlindungan terhadap korban dengan pendekatan yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.