ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ESTIMASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bojonegoro)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dalam mendukung pembangunan di Bojonegoro. Proses penetapan estimasi BPHTB oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting untuk memastikan akurasi nilai pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan estimasi BPHTB, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta dasar hukum proses estimasi BPHTB di Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam estimasi BPHTB meliputi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), lokasi properti, jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Hambatan yang ditemukan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan nilai transaksi. Dasar penentuan estimasi mengunakan bank data yaitu harga transaksi sebelumnya. Penelitian ini diharapakan peningkatan transparansi, optimalisasi bank data, dan penguatan dalam proses estimasi BPHTB guna mewujudkan keadilan yang fiskal dan meningkatkan pendapatan daerah