ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bojonegoro)

Bentuk kewajiban pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya adalah dengan menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama adalah obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standart kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Peneliti menggunakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standart kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan yakni Pasal 143 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan setiap distributor sediaan farmasi memiliki izin usaha, namun kewajiban ini dikecualikan untuk usaha jamu gendong, jamu racikan dan fasilitas produksi obat penggunaan khusus. Sanksi yang diberikan terhadap agen distributor obat-obatan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 adalah sanksi pidana yakni pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standart kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai peredaran obat tidak memenuhi standar kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00. Kemudian Sanksi Administratif yang berupa peringatan, penarikan produk, pengamanan produk, dan pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : tindak pidana, obat-obatan, kesehatan, dan konsumen