Problematika Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro ( Studi Pada Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro )

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik ke arah digital, salah satunya melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaan penerapannya di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai problematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan IKD. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan konseptual, dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan lima problem utama, yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat terhadap teknologi, belum optimalnya keamanan data dan kapasitas server, belum terintegrasinya sistem lintas sektor, serta ketiadaan regulasi yang mewajibkan penggunaan IKD. Dispendukcapil telah melakukan upaya penyelesaian dengan sejumlah strategi, seperti sosialisasi masif, program Jempoll Produktif (jemput bola ke desa dan sekolah), serta kolaborasi lintas sektor. Namun, implementasi masih membutuhkan penguatan regulasi teknis, pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta pendekatan partisipatif yang menyasar kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan IKD tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan daerah dalam aspek sosial, teknis, dan regulatif. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mendorong adopsi IKD secara inklusif dan berkelanjutan.