MUHAMAD RIZAL ABIDIN, ABIDIN 2025 PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KARYA SENI MUSIK (TERHADAP KASUS LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” DI TINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). [Skripsi]
![[thumbnail of ABSTRAK RIZAL ABIDIN.pdf]](https://repository.unigoro.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
ABSTRAK RIZAL ABIDIN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
![[thumbnail of BAB 1 RIZAL ABIDIN.pdf]](https://repository.unigoro.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB 1 RIZAL ABIDIN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (265kB)
![[thumbnail of BAB 2 RIZAL ABIDIN.pdf]](https://repository.unigoro.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB 2 RIZAL ABIDIN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (349kB)
![[thumbnail of BAB 3 RIZAL ABIDIN.pdf]](https://repository.unigoro.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB 3 RIZAL ABIDIN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (294kB)
![[thumbnail of BAB 4 RIZAL ABIDIN.pdf]](https://repository.unigoro.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
BAB 4 RIZAL ABIDIN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (232kB)
Abstract
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin
dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional. Namun, dalam praktiknya,
kebebasan ini dapat mengalami pembatasan apabila dianggap melanggar norma
hukum atau ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji pembatasan kebebasan
berekspresi dalam karya seni musik dengan studi kasus lagu “Bayar Bayar Bayar”
oleh grup musik Sukatani yang menuai kontroversi karena dianggap menyindir
institusi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil
analisi menunjukkan bahwa pembatasan terhadap lagu tersebut dilakukan dengan
dalih perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi suatu institusi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun demikian,
pembatasan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara kritik sebagai
bentuk ekspresi sah dan ujaran yang dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu,
diperlukan penafsiran yang proporsional dan tidak represif agar kebebasan
berekspresi dalam seni tetap terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum yang
berlaku.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Additional Information: | 21742011073 |
Uncontrolled Keywords: | Kebebasan Berekspresi, Musik, UU ITE, Bayar Bayar Bayar, Pembatasan. |
Subjects: | Skripsi UNIGORO > Prodi Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
Depositing User: | Muhammad Rizal Abidin 21742011073 |
Date Deposited: | 28 Jul 2025 01:45 |
Last Modified: | 28 Jul 2025 01:45 |
URI: | https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/1916 |