LANDASAN PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA RUMAH POTONG HEWAN (STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO)

Bagi umat Muslim, memastikan bahwa produk pangan, khususnya daging,
benar-benar halal merupakan bagian penting dari menjalankan ajaran agama.
Untuk memberikan kepastian tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi
melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(JPH), yang mewajibkan setiap produk makanan dan jasa penyembelihan,
termasuk di Rumah Potong Hewan (RPH), memiliki sertifikasi halal. Namun,
kenyataannya masih banyak RPH di berbagai daerah yang belum mengantongi
sertifikat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum penerbitan
sertifikat halal pada usaha RPH dan melihat bagaimana bentuk perlindungan
hukum bagi konsumen Muslim ketika RPH belum memiliki sertifikasi tersebut.
Dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, penelitian ini
dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur
dan RPH Pak Sim di Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
regulasi terkait sertifikasi halal sudah sangat jelas dan mengikat, pelaksanaannya
di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman
pelaku usaha, keterbatasan biaya, dan lemahnya pengawasan. Situasi ini
menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Muslim masih perlu
diperkuat, baik melalui edukasi, kemudahan akses sertifikasi, maupun
peningkatan peran pengawasan dari lembaga terkait.