MEKANISME KEJAKSAAN DALAM PENANGKAPAN TERPIDANA KASUS KORUPSI PASCA MENJADI BURON PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1075/K/PIDSUS/2018 (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO)

Penelitian ini membahas mekanisme kejaksaan dalam melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus korupsi yang telah dinyatakan buron, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pid.Sus/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bagaimana prosedur penangkapan terpidana yang dinyatakan buron menurut hukum acara pidana, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan penangkapan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum eksekusi pidana diatur dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Bojonegoro melaksanakan penangkapan buronan berdasarkan program Tangkap Buronan (TABUR), namun menghadapi kendala seperti keterbatasan teknologi pelacakan dan kerja sama lintas lembaga.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penangkapan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, namun perlu penguatan koordinasi dan pengembangan sistem pelacakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap buronan tindak pidana korupsi.