ANALISIS HUKUM TERHADAP PRESPEKTIF SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA DITINJAU DARI PERTURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA JONO

Tanah kas desa merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh desa dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Jono memanfaatkan tanah kas desa melalui mekanisme sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Jono Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Penggunaan Sebagian Tanah Kas Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum proses sewa menyewa tanah kas desa serta mengkaji dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan tanah kas desa di Desa Jono dilaksanakan melalui sistem lelang, baik secara terbuka maupun tertutup, yang dilakukan secara transparan dengan melibatkan panitia lelang dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Perjanjian sewa dilaksanakan dengan sistem kolektif untuk jangka waktu satu tahun dan hasilnya dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan seperti tidak adanya kewajiban bagi penyewa untuk melaporkan penggunaan dan hasil pemanfaatan tanah kepada pihak desa. Secara keseluruhan, proses dan mekanisme sewa menyewa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain KUHPerdata, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.