ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Fokus utama penelitian adalah menelaah proses pemberian tunjangan kinerja di lingkungan BLUD serta membandingkannya dengan mekanisme pemberian tunjangan di instansi pemerintah lainnya yang bukan berstatus BLUD. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan yang relevan seperti Undang-Undang ASN, Peraturan Menteri Kesehatan, serta regulasi mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja di rumah sakit BLUD dilakukan melalui mekanisme yang lebih fleksibel dibanding instansi pemerintah non-BLUD, karena BLUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam penyusunan remunerasi berdasarkan kinerja individu dan unit kerja. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur dan besaran tunjangan yang bergantung pada kebijakan daerah dan kemampuan keuangan masing-masing BLUD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinkronisasi kebijakan agar pemberian tunjangan kinerja bagi ASN di lingkungan BLUD tetap adil dan proporsional serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kinerja.