ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai masalah dalama penerapan Undang- undang No.17/20211 tentang pengawasan intelijen, dan bagaimana peran pengawasan yang demokratis dalam mencegah penayalahgunaan wewenang oleh badan intelijen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memberikan perspektif dari berbagai filosofi, seperti sosiologi, psikologi, atau ilmu sosial lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum bekerja dalam aktivitas Intelijen dan berkontribusi terhadap praktik yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penguatan regulasi sistem intelijen di Indonesia dimulai dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam peraturan yang ada. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah batasan kewenangan dan tanggung jawab badan intelijen, yang membuka celah bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan yang tidak efektif dalam operasional. Reformasi regulasi yang diusulkan diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan terkait dengan ancaman keamanan yang semakin kompleks, sambil memastikan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan kuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan internal dan eksternal pengawasan dilakukan untuk mendorong tercapainya program dan efektivitas kebijakan dari organisasi tersebut, pengawasan bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan partisipasi publik.