PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. SATA TEC INDONESIA DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Sata Tec Indonesia dalam pengelolaan dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta menelaah jenis sanksi yang dapat diterapkan atas ketidakpatuhan tersebut. Permasalahan bermula ketika perusahaan mulai beroperasi dengan menggunakan bangunan bekas gudang tanpa pembaruan dokumen PBG dan belum memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan Pertek. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sata Tec Indonesia sempat tidak mematuhi peraturan yang berlaku hingga dikenai sanksi administratif berupa penghentian operasional, penyegelan bangunan, dan kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan. Sanksi tersebut dijatuhkan secara terkoordinasi oleh Satpol PP dan DLH sebagai bentuk penegakan hukum administratif. Meski perusahaan kemudian memenuhi kewajiban hukumnya, pola kepatuhan yang bersifat reaktif menunjukkan pentingnya penguatan pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan berbasis risiko dan optimalisasi pengawasan melalui sistem pelaporan digital seperti SIPDOKLING.