TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI BOJONEGORO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO)

Izin produk pangan menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan
bahwa suatu produk layak dikonsumsi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh pemerintah serta lembaga pengawas terkait. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi pelaku
UMKM dalam mengurus izin edar produk pangan olahan, termasuk Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Melalui layanan terpadu, peran penting dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi
pendampingan serta sosialisasi terkait regulasi keamanan pangan agar produk yang
dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jenis penelitian ini adalah normatif empirs (applied normative law), metode
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus. Sementara proses pengumpulan bahan hukum melalui wawancara,
observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa
implementasi peraturan perizinan edar terhadap produk pangan di Kabupaten
Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin edar telah berjalan sesuai
ketentuan nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Proses
perizinan kini telah terdigitalisasi melalui platform e-BPOM dan OSS, baik untuk
produk pangan olahan maupun Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), yang
mencerminkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Di
sisi lain, meskipun sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 Undang
Undang Pangan hingga saat ini belum ditemukan kasus penindakan pidana di
Bojonegoro. Namun, upaya penegakan hukum tetap dilakukan dalam bentuk
pengawasan dan pemberian teguran kepada pelaku usaha, seperti yang terjadi pada
27 minimarket modern yang beroperasi tanpa izin usaha dan dikenai sanksi
administratif.