ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI KONTRAK BISNIS DALAM SEKTOR MIGAS DI PT PERTAMINA MIGAS EP CEPU BOJONEGORO

Kontrak bisnis di sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi landasan penting dalam kerja sama antara badan usaha milik negara dan pelaku usaha, termasuk kontraktor lokal. Namun dalam praktiknya, kontraktor lokal kerap berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kekuatan tawar yang seimbang dengan perusahaan besar seperti PT Pertamina EP Cepu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kontrak bisnis antara BUMN dan kontraktor lokal dalam sektor migas, serta sejauh mana kepastian hukum dan keadilan kontraktual dapat diwujudkan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.
Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perdata, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur, kontraktor lokal belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Banyak kontrak disusun secara sepihak oleh perusahaan besar, tanpa memberikan ruang negosiasi yang adil. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan kontraktual dan kepastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan dukungan dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan kontraktor lokal secara setara dalam industri migas. Keadilan dalam hubungan kontraktual harus dijadikan prinsip utama dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan nasional.