ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA TERHADAP NASABAH PD BPR BANK DAERAH BOJONEGORO (Study Kasus Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby)

Pertirmbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus ini (Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby) di didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 78 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Putusan yang dijatuhakan telah dipertimbangkan berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Melalui keputusan, Majelis Hakim telah berusaha untuk membangun negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan hukum yang diterapkan terhadap karyawan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang melakukan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan aspek meringankan dan memberatkan daripada membedakan status sosial.