TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA KEPADA PEKERJA (Studi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum perusahaan di Kabupaten Bojonegoro yang tidak memberikan jaminan keselamatan kerja kepada pekerja dan upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada banyaknya jumlah perusahaan yang tidak mempesertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, yang berpotensi adanya kecelakaan kerja saat bekerja ataupun saat perjalanan ketempat kerja dan sebaliknya. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara jelas mewajibkan perusahaan untuk menyediakan jaminan keselamatan kerja dan mempesertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Masih banyak perusahaan di Kabupaten Bojonegoro (1.053 dari 3.260 perusahaan) yang belum memenuhi kewajiban ini, sehingga berpotensi dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi, pelatihan K3 bagi HRD, dan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Disperinaker, Wasnaker, Kejaksaan, DPMPTSP dan Pemerintah Kabupaten. Namun dalam melaksanakan pembinaan menghadapi hambatan seperti keterbatasan mediator yang menggarisbawahi perlunya penguatan penegakan hukum, penambahan personil pengawas, sinkronisasi data, dan sosialisasi berkelanjutan untuk memastikan perlindungan pekerja yang optimal.