PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH PENCUCIAN PASIR KUARSA DI KECAMATAN JENU TUBAN (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Tuban)

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pencucian pasir kuarsa di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitasnya. Pencemaran ini telah menyebabkan dampak serius, termasuk air sungai yang keruh dan berbau menyengat, kerusakan lahan pertanian, serta gangguan signifikan terhadap aktivitas sehari-hari warga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban telah berupaya menerapkan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penutupan sementara operasi, dan tindakan administratif lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih tergolong rendah.

Kendala utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya perizinan dan pengawasan, di mana banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin lingkungan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai, diperparah oleh pengawasan rutin yang lemah dari pemerintah daerah akibat keterbatasan sumber daya dan anggaran. Selain itu, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah daerah juga menjadi faktor krusial; Pemerintah Kabupaten Tuban cenderung memberikan sanksi ringan tanpa penghentian paksa, dan konflik kepentingan serta kurangnya koordinasi antarinstansi turut menghambat penegakan hukum. Terakhir, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat juga berkontribusi pada masalah ini. Meskipun masyarakat terdampak langsung, mereka kurang aktif dalam menuntut penegakan hukum karena minimnya akses informasi, ketakutan akan tekanan sosial, dan ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum efektif. Oleh karena itu, disarankan agar DLH Tuban meningkatkan pengawasan secara intensif dengan melibatkan tim gabungan dan melakukan pengujian kualitas air secara berkala. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan lingkungan serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman juga sangat krusial untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Pasir Kuarsa, dampak pencemaran lingkungan, kendala dalam pencemaran lingkungan.