PROSEDUR PENGISIAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende Iandschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaanya wajib diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatua Republik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengisian Perangkat Desa, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan prosedur pengisian Perangkat Desa menurur undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang saat pengisian perangkat Desa tersebut dilakukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut belum ditetapkan.