ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATIK BOJONEGORO YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

Batik Bojonegoro, yang dikenal dengan identitas visual "Jonegoroan," memiliki potensi ekonomi dan budaya yang signifikan sebagai produk lokal. Perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG) menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga keasliannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terdaftarnya Batik Bojonegoro sebagai IG, yang menimbulkan risiko terhadap peniruan dan penurunan nilai produk. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi Batik Bojonegoro sebagai IG, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum melalui IG dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pendaftaran IG Batik Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung oleh data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka dan wawancara dengan pihak terkait di Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro. Perlindungan hukum Batik Bojonegoro sebagai IG sangat penting untuk menjaga keaslian, reputasi, dan nilai ekonomi produk, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.