PROSEDUR PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES BOJONEGORO)

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan khusus. Penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk penyandang disabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan UU TPKS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga pendamping korban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan jaminan hak-hak korban penyandang disabilitas melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan aksesibilitas dalam proses hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kebutuhan disabilitas dan keterbatasan fasilitas pendukung.