ANALISIS PROGRAM REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus: Kantor Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN) Kabupaten Bojonegoro)

Implementasi program Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bojonegoro mengenai urgensi Reforma Agraria sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan serta konflik agraria yang persisten. Metode non-litigasi, khususnya mediasi, menjadi krusial mengingat inefisiensi jalur litigasi, dengan kasus "tanah timbul" di Bojonegoro sebagai representasi kompleksitas sengketa. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: bagaimana penyelesaian sengketa tanah dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 di BPN Bojonegoro, dan bagaimana kekuatan hukum hasil penyelesaian non-litigasi tersebut berperan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam mekanisme dan validitas hukum dari penyelesaian ini. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, studi ini memadukan kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (pendekatan perundang-undangan dan konseptual) dengan observasi implementasi faktual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Kantor BPN ATR/BPN Kabupaten Bojoengoro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan praktik penyelesaian sengketa agraria non-litigasi serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria.