EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI WEBSITE SIMANIZ PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam bidang penyelenggaran pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan e-government untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Website Simaniz (Sistem Informasi Manajemen Perizinan) merupakan inovasi perizinan yang mengkoneksikan seluruh layanan non berusaha dan non perizinan di instansi teknis secara online dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, tanggap dan terpenuhi. Berdasarkan temuan awal, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami tata cara menggunakan atau mendaftarkan diri dengan website SIMANIZ, serta cara melakukan perizinan melalui SIMANIZ. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan perizinan atau mengakses website tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas inovasi pelayanan perizinan melalui website SIMANIZ kepada masyarakat serta dapat berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan tujuh informan sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah teori Richard M. Steers dengan tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas inovasi pelayanan perizinan melalui website SIMANIZ pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah terpenuhi, seperti meningkatnya efisiensi dan transparansi proses perizinan, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Integrasi sistem dengan SOP yang jelas dan kolaborasi lintas instansi mempercepat koordinasi dan meminimalkan birokrasi. Adaptasi organisasi tercermin dari pelatihan SDM, pembaruan sistem, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurangnya literasi digital, penggunaan jasa pihak ketiga, dan kebutuhan pemisahan fitur layanan digital sesuai jenis perizinan.