DYNAMIC GOVERNANCE PADA DINAS P3AKB DALAM PENGURANGAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Meskipun angka pengajuan dispensasi nikah menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020, namun praktik pernikahan anak masih terus terjadi dan memerlukan penanganan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep dynamic governance pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam upaya pengurangan pernikahan dini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teori Dynamic Governance dari Neo, Boon & Chen (2007) menjadi kerangka analisis utama dengan tiga elemen pokok, yaitu Culture, Capability, dan Change, yang dikaji melalui prinsip-prinsip seperti Integrity, Pragmatism, State Activism, Long-Term Orientation, serta proses berpikir Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB telah menerapkan prinsip-prinsip dynamic governance secara bertahap dan berkelanjutan. Dari aspek culture, nilai integritas dan pragmatisme tercermin dalam pelibatan tokoh masyarakat dan edukasi berbasis kultural. Dari aspek capability, SDM dinas menunjukkan kapasitas yang adaptif meskipun belum merata di tingkat desa. Sedangkan dari aspek change, perencanaan jangka panjang, evaluasi rutin, serta kolaborasi lintas sektor telah dilakukan melalui forum koordinasi bersama Forkopimda, penyuluhan di sekolah, dan penguatan Posyandu Remaja. Selain itu, diterbitkannya Surat Edaran Bupati No. 188/1156/412.013/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadi bukti pendekatan jangka panjang pemerintah dalam menangani persoalan ini. Simpulan dari penelitian ini mengatakan bahwa tata kelola yang dinamis dilakukan oleh Dinas P3AKB mampu membangun sinergi antara kebijakan, sumber daya manusia, dan inovasi lintas sektor untuk mengatasi pernikahan dini. Meskipun masih terdapat tantangan kultural dan struktural, namun pendekatan dynamic governance menjadi landasan strategis yang relevan dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.