IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya optimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023. Kebijakan tersebut memberikan fasilitas parkir gratis bagi kendaraan yang berdomisili di Bojonegoro dengan bukti stiker SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) yang ditempel pada kendaraan, namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti keberadaan juru parkir liar, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, serta lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori Implementasi kebijakan dari (Charles O. Jones, 1996) yang mencakup tiga indikator utama, yaitu organisasi, interpretasi atau pemahaman, dan penerapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari pihak Dinas Perhubungan, petugas parkir, pemilik usaha di sekitar lokasi parkir, serta masyarakat pengguna parkir. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi organisasi, struktur dan peran Dinas Perhubungan telah terbentuk namun belum sepenuhnya optimal dalam menertibkan juru parkir liar dan menegakkan aturan secara menyeluruh. Dari sisi interpretasi, ditemukan bahwa masih banyak petugas parkir dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi kebijakan, termasuk penggunaan stiker SKRD sebagai bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan. Sedangkan dari sisi penerapan, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan di lapangan seperti ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik, serta kurangnya pengawasan yang konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif dan merata. Petugas parkir wajib patuh SOP dan mengikuti pembinaan, dan masyarakat diharapkan memahami aturan, memasang stiker SKRD, serta tertib memarkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Parkir, Tepi Jalan Umum, Bojonegoro.