IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DISABILITAS DI KABUPATEN BOJONEGORO

NURITA DESI INTAN NUR'AINI, NUR'AINI (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DISABILITAS DI KABUPATEN BOJONEGORO. [Skripsi]

[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (523kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (501kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (805kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan dilatarbelakangi dengan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas oleh perusahaan swasta, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban kuota minimal 1% pekerja dari kalangan disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih terdapat ketidaksesuaian di indikator antara lain : a. komunikasi, transmisi informasi belum merata sampai ke penyandang disabilitas dan belum konsisten, b. sumber daya, keterbatasan SDM dan anggaran masih kurang, c. disposisi, birokrat belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan, d. struktur birokrasi, belum sepenuhnya mendukung, seperti belum adanya SOP khusus serta lemahnya koordinasi antar instansi maupun dengan pihak perusahaan. Maka, dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sumber daya, serta penyusunan sistem dan kebijakan teknis yang lebih inklusif agar tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai secara menyeluruh.

Item Type: Skripsi
Additional Information: 21632011113
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, UU No. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas, Tenaga Kerja Disabilitas
Subjects: Skripsi UNIGORO > Prodi Administrasi Publik
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Prodi Administrasi Publik
Depositing User: Nurita Desi Intan Nur'aini 21632011113
Date Deposited: 14 Aug 2025 23:54
Last Modified: 14 Aug 2025 23:54
URI: https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/2294

Actions (login required)

View Item
View Item