PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MARKETING ATAU SURVEYOR LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP NASABAH WANPRESTASI (STUDI KASUS DI BANK BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA CABANG BOJONEGORO)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemasaran/surveyor Ketika nasabah wanprestasi pada keabsahan data debitur, siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan data nasabah ketika debitur wanprestasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan yang mungkin timbul jika wanprestasi berubah menjadi tindak pidana akibat unsur pemalsuan data debitur. Kasus gagal bayar yang melibatkan PT BPR Lestari Nusantara Indonesia, Cabang Bojonegoro, muncul pada tahun 2024. Bank BPR Lestari Nusantara Indonesia, Cabang Bojonegoro, akan memberikan dukungan hukum jika permasalahan surveyor murni disengaja. Namun, Bank BPR Lestari Nusantara Indonesia, Cabang Bojonegoro, tidak akan memberikan dukungan hukum apabila masalah hukum surveyor timbul dari pelanggaran hukum yang disengaja, seperti manipulasi data, penipuan, atau korupsi. Dalam situasi di mana debitur gagal bayar, tanggung jawab atas validitas data pelanggan sebagian besar terletak pada bank atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Pemalsuan data mengubah wanprestasi dari perdata murni menjadi tindak pidana, seperti penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP atau pemalsuan surat/dokumen berdasarkan Pasal 263 KUHP.