IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI LINGKUNGAN ALUN-ALUN KABUPATEN BOJONEGORO

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Penertiban PKL merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum sekaligus meningkatkan kenyamanan ruang publik. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada berbagai kendala, seperti resistensi dari PKL, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Satpol PP, Dinas Perdagangan, masyarakat, serta para PKL yang terdampak kebijakan. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan sesuai kerangka teori Charles O. Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penertiban telah berjalan dan menciptakan ketertiban di lingkungan Alun-Alun Bojonegoro, penegakan masih menghadapi kendala pada aspek sosialisasi yang kurang melibatkan PKL secara aktif, serta pengawasan yang belum berkelanjutan pasca-penertiban. Selain itu, aspek sosial-ekonomi PKL juga belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan kebijakan sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan dan keberlanjutan kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain peningkatan koordinasi lintas sektor, penggunaan pendekatan humanis dalam penertiban, serta keterlibatan PKL secara partisipatif dalam sosialisasi dan evaluasi kebijakan agar tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif.