EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BOJONEGORO

Pelayanan izin usaha merupakan aspek fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan dunia usaha. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro salah satunya melakukan langkah yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM salah satunya yaitu memfasilitasi adanya perizinan usaha terlebih bagi UMKM seperti makanan dan minuman. Perizinan usaha merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro, Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk berkembang. Adapun manfaat perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten Bojonegoro salah satunya yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dengan memiliki izin usaha, UMKM mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cenderung menggunakan data deskriptif, non-angka, dan bersifat interpretatif untuk menjelaskan dan memahami peristiwa atau situasi tertentu. Pendekatan kualitatif berusaha memahami konteks sosial, budaya, historis, dan situasional di mana suatu fenomena terjadi. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah berdasarkan aspek Kecepatan pemrosesan ditunjukkan dengan efisiensi penerbitan NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal melalui OSS-RBA dan program TOSS HEBAT. Aspek Kepatuhan terhadap standar waktu tercermin dari stabilnya layanan per bulan dan total 16.160 izin sepanjang 2024 sesuai SOP, mendukung prinsip good governance. AspekMinimnya penundaan terlihat dari lebih dari 10.000 izin yang terbit otomatis, berkat digitalisasi dan kebijakan yang responsif. Serta aspek Kemudahan akses informasi sudah tersedia melalui berbagai media, namun masih diperlukan pendampingan karena rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM. Serta pada aspek Tingkat kepuasan masyarakat tinggi, ditunjukkan oleh skor IKM 90,16 (kategori sangat baik), meski masih ada usulan perluasan jam layanan dan pendampingan desa. Meski demikian, masyarakat masih mengusulkan perluasan jam layanan dan pendampingan desa sebagai bentuk perbaikan.