Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XXII/2024)

Kementerian merupakan institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam sistem pemerintahan suatu negara. Lembaga ini umumnya dipimpin oleh seorang menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau kepala pemerintahan. Penelitian ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XXII/2024, penelitian ini mengkaji Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Putusan tersebut menolak pembentukan kementerian khusus ini, beralasan bahwa hal itu dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan menemukan bahwa pembentukan kementerian khusus dapat menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XXII/2024 menolak judicial review UU No. 39/2008, menilai pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat berisiko tumpang tindih kewenangan dan membebani birokrasi. Perlindungan masyarakat adat dinilai cukup melalui koordinasi antar kementerian, sementara pembentukan kementerian adalah hak prerogatif Presiden. Namun, urgensinya tetap tinggi karena ketidakpastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih. Tantangannya mencakup konflik kewenangan, resistensi ekonomi, dan kebutuhan kebijakan yang fleksibel. Strategi komprehensif diperlukan agar efektif tanpa menghambat pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kementerian ini dapat meningkatkan koordinasi, kebijakan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, namun resistensi pemerintah dan potensi duplikasi wewenangan menjadi tantangan utama alternatif yang lebih realistis adalah penguatan koordinasi antar kementerian atau pembentukan badan khusus terkait.