ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECELAKAAN PESERTA TOURING KENDRAAN RODA DUA

Kecelakaan lalu lintas dalam kegiatan touring sepeda motor menimbulkan tantangan hukum tersendiri, terutama terkait pertanggungjawaban individu dalam konteks berkendara kolektif. Kelalaian pengendara yang menyebabkan luka atau kematian tetap dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP, tanpa pengecualian meskipun terjadi dalam rombongan. Kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat seperti STNK memperburuk posisi hukum pelaku, karena menambah pelanggaran administratif maupun potensi pidana tambahan. Aparat Satlantas sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam penanganan kecelakaan, namun kerap dihadapkan pada kendala seperti kaburnya pelaku, solidaritas komunitas yang menghalangi penyidikan, serta keterbatasan alat bukti. Di sisi lain, belum adanya norma hukum eksplisit yang mengatur tata cara touring seperti batas jumlah peserta, formasi aman, atau prosedur pengawalan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum bagi korban dan posisi pelaku dalam kerangka hukum kolektif. Gagasan pembaruan regulasi berupa pedoman teknis dan pelibatan komunitas menjadi urgensi untuk menata ulang penanganan hukum dalam aktivitas touring di jalan raya.