Analisis Hukum terhadap Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Dominasi Pasar oleh Pertamina dalam Perspektif UU Persaingan Usaha

Negara-negara seperti Indonesia. Kebijakan Kementerian ESDM membatasi peningkatan impor bensin nonsubsidi hingga maksimal 10% dari volume penjualan pada tahun 2024. Pembatasan impor bahan bakar minyak nonsubsidi dan dominasi pasar oleh PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha swasta dinilai memberikan manfaat eksklusif bagi Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol distribusi dan penjualan BBM, khususnya di segmen nonsubsidi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru di industri hilir migas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi pasar Pertamina yang difasilitasi oleh kebijakan pembatasan impor berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan dan hambatan masuk pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kebijakan energi nasional agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat dan mendorong iklim bisnis yang kompetitif di sektor energi.