Orderan Fiktif Dalam Ekosistem Gig Economy: Analisis Status Hukum Ojek Online dan Perbandingan Hukum Indonesia-Inggris

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya gig economy yang menawarkan fleksibilitas kerja melalui platform digital seperti ojek online (ojol). Namun, status hukum pengemudi ojol yang diklasifikasikan sebagai mitra, bukan pekerja, menimbulkan persoalan signifikan, terutama terkait kasus orderan fiktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi status hukum pekerja gig di Indonesia, khususnya pengemudi ojol, serta melakukan perbandingan dengan regulasi di Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap pengemudi ojol di Bojonegoro, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden pernah mengalami orderan fiktif yang menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat status mereka sebagai mitra. Klausul baku dalam perjanjian platform mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pengemudi, mencerminkan lemahnya posisi tawar mereka. Sementara itu, perbandingan dengan Inggris melalui putusan Uber BV v Aslam menunjukkan bahwa pengemudi dikategorikan sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan dasar seperti upah minimum dan cuti berbayar.