Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peristiwa Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora (Studi Kasus di Kepolisian Resor Blora)

Peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, merupakan salah satu bentuk pertambangan tanpa izin (illegal drilling) yang menimbulkan dampak serius, baik terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Aktivitas pengeboran tradisional yang dilakukan tanpa standar operasional keselamatan, peralatan yang tidak memadai, serta pengelolaan yang tidak terkontrol, menyebabkan tingginya risiko ledakan dan kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pengeboran ilegal, serta menelaah bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora terhadap peristiwa kebakaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, serta ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, ketentuan pidana umum, seperti Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang, juga dapat diterapkan. Penelitian menemukan bahwa Polres Blora telah melakukan langkah penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi lintas instansi. Namun, proses penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa minimnya pengawasan, keterlibatan banyak pihak dalam aktivitas pengeboran ilegal, serta faktor ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, terpadu, dan berbasis pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.