Pengaturan dan Praktik Pengawalan Kendaraan Patwal Kepolisian Terhadap Masyarakat Sipil (Studi Pada Satlantas Polres Bojonegoro)

Pengawalan kendaraan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawalan kendaraan, khususnya terhadap masyarakat sipil, kerap menimbulkan permasalahan hukum dan polemik di tengah masyarakat terkait dasar kewenangan, urgensi, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawalan kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengkaji urgensi dan dasar pertimbangan kepolisian dalam pelaksanaan pengawalan terhadap masyarakat sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait sebagai data primer, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawalan kendaraan telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.