Analisis Pengaturan Pembatasan Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Pintu Terhadap Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Kebijakan pembatasan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui mekanisme satu pintu yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana utama merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjamin ketahanan energi nasional di tengah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi BBM dalam negeri. Namun, penerapan kebijakan tersebut menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif hukum persaingan usaha, khususnya terkait potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Pertamina dalam penguasaan impor BBM serta menilai kesesuaian kebijakan impor BBM satu pintu yang ditetapkan oleh pemerintah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi impor BBM berpotensi memperkuat dominasi pasar Pertamina, membatasi ruang gerak badan usaha swasta, serta mengurangi pilihan bagi konsumen. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan persaingan usaha apabila tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang ketat. Meskipun kebijakan impor satu pintu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM nasional, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memastikan bahwa kebijakan energi nasional tetap sejalan dengan tujuan ketahanan energi sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha yang adil, efisien, dan kompetitif.