Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan di Area Permukiman (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)

Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman merupakan permasalahan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan kegiatan peternakan di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah, namun di sisi lain menimbulkan potensi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang belum optimal. Limbah peternakan berupa kotoran ternak, urin, sisa pakan, serta air cucian kandang berpotensi mencemari air, udara, dan tanah apabila tidak dikelola sesuai ketentuan hukum lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan di area permukiman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Desa Pasinan sebagai wilayah terdampak pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administratif, inspeksi lapangan, pemantauan kualitas lingkungan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penegakan hukum lebih dominan menggunakan sanksi administratif berupa teguran dan pembinaan, sementara penerapan sanksi yang lebih tegas masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.