ANALISIS KEBERLANJUTAN DAN PERAN PENEGAK HUKUM TERKAIT PENERTIBAN TUGU PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR

ABSTRAK
Pencak Silat adalah suatu metode seni bela diri yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia untuk melindungi diri dari bahaya. Perguruan pencak silat di Indonesia identik dengan Tugu perguruan yang mana merupakan identitas perguruan pencak silat dengan lambang perguruan tertentu. Atas dasar seringnya terjadi bentrokan akibat tugu pencak silat membuat Gubernur Jawa Timur memberikan himbauan melalui Bakesbangpol Jatim mengeluarkan himbauan Nomor 300/5984/209.5/2023 terkait Pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Daerah Jawa timur. Penulis mengunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Sementara itu di Kabupaten Bojonrgoro Sebanyak 8 tugu perguruan silat di telah dibongkar dan sebanyak 247 buah Tugu Perguruan Silat yang berdiri di atas fasilitas umum yg tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Peran penegak hukum dalam mekanisme dan penyuluhan tentang alasan dan sebab perobohan tugu perguruan silat dapat di terima oleh Masyarakat yang notabenya tergabung dalam pencak silat. Penegak hukum yang seharunya lebih aktif berperan dalam permasalahan ini justru seakan lebih pasif dalam penindakanya. Bahkan dalam segi penyuluhan kebijakan penertibn tugu perguruan silat ini pun para pihak penegak hukum lebih cenderung hanya mengawasi Ketika ada perguruan pencak silat yang memutuskan merobohkan tugunya secara mandiri. Hal ini menimbulkan sepukalasi tentang bagaimana peran penegak hukum dalam menangulangi permasalahan jika ada salah satu perguruan silat yang menolak untuk merobohkan tugu perguruan silatnya secara mandiri, Dimana ketidakjelasan keterusan progam ini menyebabkan pertanyaan bagaimana tugu perguruan silat yang belum di bongkar dan bagaimana tugu perguruan silat yang sudah di bongkar.

Kata Kunci : Pencak silat, Tugu silat, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bojonegoro, Peran Penegak Hukum Kabupaten Bojonegoro.
 
ABSTRAK
Pencak Silat is a martial arts method created by Indonesian people to protect themselves from danger. Pencak silat universities in Indonesia are synonymous with Tugu Pendidikan which is the identity of a pencak silat school with the symbol of a particular school. On the basis of frequent clashes due to pencak silat monuments, the Governor of East Java gave an appeal through the East Java Bakesbangpol to issue an appeal Number 300/5984/209.5/2023 regarding the demolition of Silat College Monuments in the East Java Region. The author uses qualitative research methods with the type of Normative-Empirical legal research. Meanwhile in Bojongoro Regency, a total of 8 silat school monuments have been demolished and as many as 247 Silat School Monuments stood on public facilities spread across all sub-districts in Bojonegoro Regency. The role of law enforcement in the mechanism and education regarding the reasons and reasons for the demolition of silat school monuments can be accepted by the community who are members of pencak silat. Law enforcers who should play a more active role in this problem actually seem to be more passive in their prosecution. Even in terms of counseling on policies for controlling the monuments of these martial arts schools, law enforcers tend to only supervise when a pencak silat school decides to tear down its monument independently. This has given rise to speculation about the role of law enforcement in dealing with problems if one of the silat schools refuses to tear down its silat school monument independently. Where the lack of clarity regarding the continuity of this program has led to questions about what the silat school monuments are that have not been dismantled and what about the silat school monuments that have been dismantled.

Keywords : Pencak Silat, University Monuments, The Role of Law Enforcement