Implikasi Penerapan Pasal 228 Ayat (1) Peraturan Dpr Ri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dpr Ri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Penelitian ini membahas implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan DPR RI. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya ketentuan tersebut serta implikasi yuridis penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR, Pasal 228 ayat (1) berpotensi melampaui kewenangan konstitusional DPR, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu prinsip checks and balances dan pemisahan kekuasaan.